Menu Close

Program PTSL ; Menghindari Konflik Pertanahan

Kepemilikan Sertifikat hak milik tanah memang sangat penting, Sebab sertifikat merupakan bukti sah atas kepemilikan atas tanah atau lahan. Tanpa adanya sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki seseorang, maka sengketa tanah sangat mungkin terjadi. Walaupun demikian, masih banyak masyarakat yang tak memiliki sertifikat tanah. Untuk menjamin bukti hukum atas hak tanah masyarakat maka Pemerintah mengadakan Progran PTSL (Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap) di Desa Sumberjo Kec. Mranggen Kab. Demak sekaligus merupakan desa binaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Lahan yang ada di desa Sumberjo terdapat aset negara yang dikelola oleh Perum Perhutani / Kesatuan Pemangku Hutan (KPH ) Wilayah I Jawa Tengah dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Jawa Tengah.

Guna meminimalisir konflik, Kelompok Masyarakat (Pokmas) selaku penanggung jawab kegiatan PTSL didesa Sumberjo telah mengundang beberapa instansi untuk mengukur ulang batas tanah yang pengelolaannya ada di dua instansi tersebut diatas. Pengukuran ulang dilakukan pada hari Sabtu dan hari Selasa tanggal 7 dan 10 Maret 2020 yang dihadiri dari unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Perum Perhutani Wilayah I Jawa Tengah, Perum Perhutahi bidang Perencaan Salatiga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Demak Asisten Perhutani  Wilayah Jembolo Utara, Asisten  Perhutani Wilayah Barang,dan Forkopincam Mranggen.

Pengukuran ulang ini dilakukan karena batas batas patok dilapangan sebagain telah hilang dan yang masih ada telah bergeser dari posisi semula. Hal ini dimaksudkan agar dikemudian hari tidak terjadi konflik pertanahan di tengah masyarakat. Dalam masalahan pertanahan di tanah  Jawa ada pepatah yang sangat mendarah daging yaitu “Sedumuk Batuk Senyari Bumi“ artinya sejengkal tanahpun akan diperjuangkan sampai mati.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *