Menu Close

PENANGANAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DENGAN DIBERLAKUKANNYA PUNHISMENT ATAU SANKSI

Pada hari ini kamis 06/08/2020 diadakan rapat di Desa Kedung Mutih Demak yang dihadiri oleh Bupati Demak HM. Natsir dan Wakil Bupati Demak Drs. Joko Sutanto, serta beberapa tamu undangan lainya yaitu Kapolres Demak AKBP Andhika Bayu Adittama,Dandim 0716 Letkol Arh Mohamad Ufiz,S.I.P, M.I.Pol,Ketua DPRD Demak H. Sri Fahrudin Bisri Slamet,Sekretaris Dinputaru Rudatin Suryandari ST, M.Si,dan lainnya. Tujuan diadakannya rapat ini untuk membahas terkait masih banyak kasus covid-19 di Kabupaten Demak yang diharapkan mampu berkurang dengan adanya Punhisment (hukuman/sanksi) bagi pelanggar atau masyarakat Demak yang nekat tidak memakai masker atau melanggar protokol kesehatan covid-19. Hukuman/sanksi tersebut diantaranya membaca pancasila,membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi,membaca surat Al fatihah,dll. H. Sri Fahrudin Bisri Slamet berharap untuk dibuatkan aturan yang jelas terkait sekolah – sekolah yang saat ini masih libur dan masih menggunakan sistem pembelajaran secara online, mungkin untuk yang SMP – SMA sudah bisa mengikuti atau memahami sistem pembelajaran online tapi untuk yang masih SD akan lebih kesulitan untuk menyampaikan nya ujar beliau.

Sehubungan dengan itu Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Inpres tersebut mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Juru Bicara Presiden Jokowi Bidang Hukum, Dini Purwono menjelaskan, Inpres ini diterbitkan untuk memberikan landasan hukum bagi upaya penanganan situasi pandemi Covid-19. Serta meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan.

“Inpres ini membuktikan keseriusan pemerintah untuk menekan angka penyebaran Covid-19,” kata Dini lewat pesan singkat, Jumat (7/8).

Jokowi meminta Gubernur, Bupati, atau Wali Kota menetapkan dan menyusun peraturan yang memuat sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Sanksi ini berlaku perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab fasilitas umum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *